KETENAGAKERJAAN Bagian dari Jasa Perizinan & Kepatuhan Ketenagakerjaan Perusahaan

Penyusunan & Pengesahan Peraturan Perusahaan

Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) yang compliant UU Cipta Kerja dan pengesahan di Disnaker setempat.

Durasi Pengerjaan: 14-30 Hari Estimasi: 5000000
Konsultasi via WhatsApp Hubungi Tim Legal
Deskripsi Teknis

Tentang Penyusunan & Pengesahan Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan harus disusun secara unilateral oleh pengusaha, mengatur hak dan kewajiban pengusaha serta karyawan, dan disahkan Disnaker. PP yang tidak sesuai ketentuan bisa tidak diakui secara hukum. Kami menyusun PP yang komprehensif, melindungi kepentingan perusahaan, dan compliant dengan regulasi terkini.

Metodologi

Tahapan Proses Pengurusan

Alur kerja sistematis untuk menyelesaikan berkas secara tuntas dan sesuai standar teknis dinas.

01
Audit dokumen ketenagakerjaan yang ada
Tahap 1 dari 5
02
Penyusunan draft Peraturan Perusahaan
Tahap 2 dari 5
03
Sosialisasi & penandatanganan oleh direksi
Tahap 3 dari 5
04
Pengajuan pengesahan ke Disnaker
Tahap 4 dari 5
05
Sosialisasi PP yang telah disahkan kepada karyawan
Tahap 5 dari 5
Checklist Berkas

Persyaratan & Dokumen Awal

Dokumen yang disiapkan oleh pemohon sebelum proses penginputan resmi ke sistem pemerintah.

  • NIB & izin usaha aktif
  • Data organisasi & jabatan karyawan
  • Skema gaji & tunjangan
  • Kebijakan cuti, lembur & disiplin yang diinginkan
Format dokumen detail dan asistensi pengisian akan dipandu langsung oleh tim pendamping Bizmark.ID.
Pertanyaan Umum

FAQ Terkait Layanan

Jawaban ringkas seputar regulasi dan proses eksekusi.

Apa itu WLKP dan apakah wajib?
WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) adalah kewajiban setiap pengusaha melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya sesuai UU No. 7 Tahun 1981. Pelaporan dilakukan secara online melalui wajiblapor.kemnaker.go.id dan diperbarui setiap tahun.
Berapa jumlah karyawan minimal agar perusahaan wajib membuat PP?
Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan Disnaker setempat.
Apa perbedaan PKWT dan PKWTT?
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah kontrak kerja untuk pekerjaan yang bersifat sementara dengan batas waktu maksimal. PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak kerja tetap/permanen.
Apakah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan wajib untuk semua perusahaan?
Ya, semua perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP) sejak hari pertama bekerja.
Apa risiko jika perusahaan tidak patuh ketenagakerjaan?
Sanksi bervariasi dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga denda dan sanksi pidana penjara bagi pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.
Modul Terkait

Sub-Layanan Lain dalam Jasa Perizinan & Kepatuhan Ketenagakerjaan Perusahaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP)

Pendaftaran dan pembaruan laporan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online melalui portal Kemnaker.

Lihat Detail Sub-Layanan

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Pendaftaran perusahaan dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP) dan BPJS Kesehatan.

Lihat Detail Sub-Layanan

Siap Memulai Proses Perizinan?

Konsultasi awal tanpa biaya untuk memvalidasi kelayakan zonasi dan kelengkapan dokumen perusahaan Anda.

Hubungi via WhatsApp Kirim Email +62 838 7960 2855