KETENAGAKERJAAN Kementerian Terkait & Lembaga OSS Tingkat Risiko Menengah

LKS Bipartit, PKB & Mediasi Hubungan Industrial

Pembentukan LKS Bipartit, penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan mediasi sengketa hubungan industrial.

Garansi SLA: 14–60 Hari Kerja Terjamin SLA Estimasi Biaya: Mulai Rp 8 Jt
Jalur Mandiri · Tanpa Biaya

Uji Dokumen & Estimasi via AI

Cek persyaratan teknis, matriks risiko KBLI, dan simulasi biaya perizinan untuk LKS Bipartit, PKB & Mediasi Hubungan Industrial secara mandiri tanpa registrasi.

Cek Persyaratan Mandiri
Pendampingan Penuh · Bergaransi SLA

Konsultasi dengan Lead Practitioner

Tim ahli teknis berlisensi mendampingi dari pra-kajian lapangan, penyusunan dokumen, hingga advokasi sidang pleno di dinas terkait.

Diskusi Teknis via WhatsApp
Metodologi & Cakupan Kerja

Ruang Lingkup Kajian & Standar Eksekusi

LKS Bipartit (Lembaga Kerjasama Bipartit) wajib dibentuk di perusahaan dengan ≥50 karyawan sebagai forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Sementara PKB (Perjanjian Kerja Bersama) adalah perjanjian tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja yang mengatur syarat-syarat kerja dan hak/kewajiban kedua belah pihak.

Bizmark.ID membantu perusahaan membentuk LKS Bipartit yang efektif, menyusun draft PKB yang adil dan compliant, mendaftarkan PKB di Disnaker, serta memediasi perundingan antara manajemen dengan pekerja/serikat pekerja.

Untuk perusahaan yang menghadapi sengketa hubungan industrial, kami menyediakan layanan mediasi, pendampingan ke Disnaker, dan jika diperlukan, pendampingan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bersama kuasa hukum mitra.

Komitmen Praktisi Bizmark.ID

Kami tidak sekadar mengisi formulir atau bertindak sebagai kurir berkas. Setiap dokumen perizinan disusun langsung oleh tim ahli bersertifikat (KTPA AMDAL, SKA Bangunan Gedung SIMBG, Ahli K3 Kimia) dengan validasi matriks RKL-RPL dan perhitungan beban hidrolika aktual sesuai kondisi lapangan.

Dasar Hukum & Regulasi Acuan

  • PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Output Resmi (Deliverables)

  • Surat Keputusan Izin Resmi
  • Dokumen Berita Acara & Sertifikat

Parameter Kepatuhan Sektor

Otoritas Pembina: Kementerian Terkait & Lembaga OSS
Tingkat Risiko: Menengah
Estimasi Durasi: 14-90 Hari
Garansi SLA: 14–60 Hari Kerja Terjamin SLA

Keunggulan & Standar Pengerjaan

Standar verifikasi dan advokasi profesional Bizmark.ID

  • Pembentukan LKS Bipartit yang efektif
  • Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  • Pendaftaran PKB di Disnaker
  • Mediasi sengketa hubungan industrial
  • Pendampingan perundingan dengan serikat pekerja
  • Pendampingan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Dokumen Persyaratan Awal

Berkas legalitas & teknis yang disiapkan oleh pemohon

  • Daftar karyawan & struktur organisasi
  • Peraturan Perusahaan (PP) saat ini
  • Data serikat pekerja (jika ada)
  • Riwayat sengketa hubungan industrial
  • Skema gaji & benefit karyawan
Alur Kerja Baku

Tahapan Pengerjaan & Advokasi Sidang

Metodologi bertahap dari pra-kajian teknis hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

01

Asesmen Hubungan Industrial

Audit kondisi hubungan industrial saat ini, identifikasi isu prioritas.

02

Pembentukan Forum/Penyusunan PKB

Pembentukan LKS Bipartit atau drafting PKB sesuai kebutuhan.

03

Perundingan & Sosialisasi

Fasilitasi perundingan antara manajemen dan pekerja/serikat pekerja.

04

Pendaftaran ke Disnaker

Pendaftaran resmi PKB ke Disnaker setempat agar memiliki kekuatan hukum.

05

Implementasi & Monitoring

Sosialisasi ke seluruh karyawan dan monitoring implementasi PKB.

Transparansi Finansial

Standar Arsitektur Biaya 3 Lapis

Kebijakan zero hidden fee. Setiap rupiah dialokasikan secara akuntabel dengan bukti setor resmi kas negara.

Lapis 1 · Pass-Through

PNBP & Retribusi Kas Negara

Penyetoran resmi langsung ke kas negara atau kas daerah melalui SIMPONI/Billing Daerah. 0% Markup, bukti bayar NTPN asli diserahkan langsung ke klien.

NTPN Resmi Sah
Lapis 2 · Third-Party

Uji Lab KAN & Notaris

Pengujian sampel lingkungan (air limbah, udara emisi, kebisingan) di laboratorium terakreditasi KAN (ISO/IEC 17025) atau akta notaris sesuai tarif riil pihak ketiga independen.

Lab Terakreditasi KAN
Lapis 3 · Professional Fee

Jasa Konsultansi Bizmark

Penyusunan dokumen teknis, pengawalan verifikasi, pendampingan sidang pleno dinas, revisi kajian, hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

Termin Berbasis Milestone
Klaster Modul

Cakupan Sub-Layanan Spesifik

Pilihan modul turunan yang dapat diambil terpisah atau dalam paket terintegrasi.

Pembentukan & Pendampingan LKS Bipartit

Pendampingan pembentukan LKS Bipartit, pemilihan pengurus, dan operasionalisasi forum.

14-30 Hari

Penyusunan & Pendaftaran PKB

Drafting Perjanjian Kerja Bersama dan pendaftaran resmi di Disnaker setempat.

30-90 Hari

Mediasi Sengketa & Pendampingan PHI

Mediasi sengketa hubungan industrial dan pendampingan kasus di Pengadilan Hubungan Industrial.

1-12 Bulan
Mengapa Memilih Kami

Tanpa Bizmark vs Dengan Bizmark

Perbandingan nyata antara pengurusan mandiri/calo non-resmi versus pendampingan konsultan teknis berlisensi.

Tanpa Pendampingan Bizmark

  • Proses tersendat di verifikasi teknis karena kajian tidak memenuhi standar dinas.
  • Risiko penolakan sidang pleno DPMPTSP/DLH/PUPR akibat kesalahan perhitungan teknis.
  • Ketidakpastian timeline tanpa garansi SLA — proyek konstruksi atau operasi tertunda.
  • Biaya tidak transparan dari pihak ketiga dan potensi denda non-compliance operasional.

Dengan Bizmark.ID

  • Dokumen disusun langsung tenaga ahli bersertifikat resmi (KTPA, SKA Bangunan Gedung, K3).
  • Kajian terstandarisasi PP 5/2021 & PP 22/2021 dengan tingkat persetujuan sidang mencapai 98%.
  • Monitoring progres transparan berkala dengan jaminan komitmen durasi SLA.
  • Pembayaran bertahap sesuai milestone penyelesaian dan 0% markup pada retribusi resmi.
Mulai Konsultasi Bebas Biaya
FAQ Teknis

Pertanyaan Kepatuhan & Regulasi

Jawaban seputar regulasi rujukan, keabsahan hukum barcode, durasi proses, dan arsitektur biaya.

Kapan perusahaan wajib membentuk LKS Bipartit?
Perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit sesuai UU No. 13 Tahun 2003.
Apa perbedaan PP dengan PKB?
PP dibuat sepihak oleh pengusaha (untuk perusahaan tanpa serikat pekerja), sedangkan PKB dirundingkan dan disepakati bersama pengusaha-serikat pekerja.
Berapa lama PKB berlaku?
PKB berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang melalui perundingan ulang.
Apa fungsi LKS Bipartit?
LKS Bipartit adalah forum komunikasi rutin antara pengusaha dan pekerja untuk membahas masalah hubungan industrial, kondisi kerja, dan produktivitas.
Bagaimana proses penyelesaian sengketa hubungan industrial?
Tahap: bipartit (di perusahaan) → mediasi/konsiliasi/arbitrase Disnaker → Pengadilan Hubungan Industrial → kasasi MA.

Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Anda

Gunakan tool diagnostik kami untuk pemeriksaan mandiri, atau hubungi konsultan kami untuk pendampingan end-to-end bergaransi SLA.

Gratis · Tanpa Login

Cek Mandiri dengan AI

Ketahui matriks risiko KBLI dan kelengkapan dokumen persyaratan LKS Bipartit, PKB & Mediasi Hubungan Industrial dalam 2 menit.

Cek Persyaratan Mandiri
Didampingi Konsultan

Konsultasi Teknis Langsung

Tim konsultan kami siap menganalisis dokumen eksisting dan mendampingi hingga izin resmi terbit.

Hubungi via WhatsApp