HAKI & MEREK Kementerian Terkait & Lembaga OSS Tingkat Risiko Menengah

Penanganan Sengketa Merek & HKI

Penanganan keberatan merek, sanggahan, banding, gugatan pembatalan merek, dan sengketa pelanggaran HKI di pengadilan.

Garansi SLA: 14–60 Hari Kerja Terjamin SLA Estimasi Biaya: Konsultatif
Jalur Mandiri · Tanpa Biaya

Uji Dokumen & Estimasi via AI

Cek persyaratan teknis, matriks risiko KBLI, dan simulasi biaya perizinan untuk Penanganan Sengketa Merek & HKI secara mandiri tanpa registrasi.

Cek Persyaratan Mandiri
Pendampingan Penuh · Bergaransi SLA

Konsultasi dengan Lead Practitioner

Tim ahli teknis berlisensi mendampingi dari pra-kajian lapangan, penyusunan dokumen, hingga advokasi sidang pleno di dinas terkait.

Diskusi Teknis via WhatsApp
Metodologi & Cakupan Kerja

Ruang Lingkup Kajian & Standar Eksekusi

Sengketa merek dan HKI semakin sering terjadi seiring meningkatnya kesadaran perlindungan merek. Sengketa dapat berupa keberatan saat masa pengumuman, gugatan pembatalan merek, gugatan pelanggaran merek, hingga gugatan pencabutan akibat tidak digunakan.

Bizmark.ID bekerja sama dengan kuasa hukum HKI bersertifikat untuk menangani seluruh jenis sengketa: penyusunan sanggahan terhadap keberatan, banding ke Komisi Banding Merek, gugatan/jawaban di Pengadilan Niaga, hingga upaya hukum lain yang diperlukan.

Kami juga melayani gugatan terhadap pelanggaran merek (penjualan barang palsu, penggunaan merek tanpa izin) baik melalui jalur pidana, perdata, maupun melalui DJKI.

Komitmen Praktisi Bizmark.ID

Kami tidak sekadar mengisi formulir atau bertindak sebagai kurir berkas. Setiap dokumen perizinan disusun langsung oleh tim ahli bersertifikat (KTPA AMDAL, SKA Bangunan Gedung SIMBG, Ahli K3 Kimia) dengan validasi matriks RKL-RPL dan perhitungan beban hidrolika aktual sesuai kondisi lapangan.

Dasar Hukum & Regulasi Acuan

  • PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Output Resmi (Deliverables)

  • Surat Keputusan Izin Resmi
  • Dokumen Berita Acara & Sertifikat

Parameter Kepatuhan Sektor

Otoritas Pembina: Kementerian Terkait & Lembaga OSS
Tingkat Risiko: Menengah
Estimasi Durasi: 3-24 Bulan
Garansi SLA: 14–60 Hari Kerja Terjamin SLA

Keunggulan & Standar Pengerjaan

Standar verifikasi dan advokasi profesional Bizmark.ID

  • Sanggahan keberatan saat masa pengumuman
  • Banding ke Komisi Banding Merek
  • Gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga
  • Gugatan pelanggaran merek (perdata & pidana)
  • Mediasi & negosiasi penyelesaian sengketa
  • Strategi enforcement HKI lintas yurisdiksi

Dokumen Persyaratan Awal

Berkas legalitas & teknis yang disiapkan oleh pemohon

  • Sertifikat merek (jika sebagai pemilik)
  • Bukti pelanggaran merek (jika sebagai penggugat)
  • Surat keberatan/gugatan dari pihak lawan (jika tergugat)
  • Bukti penggunaan & reputasi merek
  • Dokumen pendukung lain sesuai kasus
Alur Kerja Baku

Tahapan Pengerjaan & Advokasi Sidang

Metodologi bertahap dari pra-kajian teknis hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

01

Konsultasi & Analisis Kasus

Review kasus, identifikasi posisi hukum, dan strategi penanganan terbaik.

02

Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti penggunaan merek, reputasi, dan dokumen pendukung gugatan/sanggahan.

03

Penyusunan Berkas Hukum

Penyusunan sanggahan, banding, atau gugatan oleh kuasa hukum HKI.

04

Persidangan/Sidang Banding

Pendampingan dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga atau sidang Komisi Banding.

05

Putusan & Upaya Lanjut

Pelaksanaan putusan atau penyiapan upaya hukum lanjut (kasasi, PK).

Transparansi Finansial

Standar Arsitektur Biaya 3 Lapis

Kebijakan zero hidden fee. Setiap rupiah dialokasikan secara akuntabel dengan bukti setor resmi kas negara.

Lapis 1 · Pass-Through

PNBP & Retribusi Kas Negara

Penyetoran resmi langsung ke kas negara atau kas daerah melalui SIMPONI/Billing Daerah. 0% Markup, bukti bayar NTPN asli diserahkan langsung ke klien.

NTPN Resmi Sah
Lapis 2 · Third-Party

Uji Lab KAN & Notaris

Pengujian sampel lingkungan (air limbah, udara emisi, kebisingan) di laboratorium terakreditasi KAN (ISO/IEC 17025) atau akta notaris sesuai tarif riil pihak ketiga independen.

Lab Terakreditasi KAN
Lapis 3 · Professional Fee

Jasa Konsultansi Bizmark

Penyusunan dokumen teknis, pengawalan verifikasi, pendampingan sidang pleno dinas, revisi kajian, hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

Termin Berbasis Milestone
Klaster Modul

Cakupan Sub-Layanan Spesifik

Pilihan modul turunan yang dapat diambil terpisah atau dalam paket terintegrasi.

Keberatan & Banding Merek di DJKI

Pengajuan keberatan saat masa pengumuman dan banding atas penolakan merek di Komisi Banding.

6-12 Bulan

Gugatan Pembatalan Merek

Pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga.

3-12 Bulan

Enforcement Pelanggaran Merek

Penanganan kasus pemalsuan merek, penjualan barang counterfeit, dan penggunaan merek tanpa izin.

6-24 Bulan
Mengapa Memilih Kami

Tanpa Bizmark vs Dengan Bizmark

Perbandingan nyata antara pengurusan mandiri/calo non-resmi versus pendampingan konsultan teknis berlisensi.

Tanpa Pendampingan Bizmark

  • Proses tersendat di verifikasi teknis karena kajian tidak memenuhi standar dinas.
  • Risiko penolakan sidang pleno DPMPTSP/DLH/PUPR akibat kesalahan perhitungan teknis.
  • Ketidakpastian timeline tanpa garansi SLA — proyek konstruksi atau operasi tertunda.
  • Biaya tidak transparan dari pihak ketiga dan potensi denda non-compliance operasional.

Dengan Bizmark.ID

  • Dokumen disusun langsung tenaga ahli bersertifikat resmi (KTPA, SKA Bangunan Gedung, K3).
  • Kajian terstandarisasi PP 5/2021 & PP 22/2021 dengan tingkat persetujuan sidang mencapai 98%.
  • Monitoring progres transparan berkala dengan jaminan komitmen durasi SLA.
  • Pembayaran bertahap sesuai milestone penyelesaian dan 0% markup pada retribusi resmi.
Mulai Konsultasi Bebas Biaya
FAQ Teknis

Pertanyaan Kepatuhan & Regulasi

Jawaban seputar regulasi rujukan, keabsahan hukum barcode, durasi proses, dan arsitektur biaya.

Kapan bisa mengajukan keberatan terhadap merek pihak lain?
Selama masa pengumuman 2 bulan setelah merek diumumkan di Berita Resmi Merek (BRM). Setelah masa pengumuman lewat, hanya bisa via gugatan pembatalan.
Apa dasar gugatan pembatalan merek?
Persamaan pada pokoknya/keseluruhan dengan merek terdaftar lain, itikad tidak baik, merek terkenal, atau melanggar peraturan perundang-undangan.
Berapa lama proses gugatan pembatalan merek?
Di tingkat Pengadilan Niaga umumnya 3-6 bulan. Jika dilanjutkan kasasi atau PK ke MA, total bisa 1-2 tahun.
Apa sanksi pelanggaran merek di Indonesia?
Pidana penjara 4-5 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar (UU No. 20/2016). Selain itu, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi perdata.
Apakah Bizmark.ID bisa menangani kasus pemalsuan merek?
Ya, kami menangani enforcement merek termasuk koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk laporan pidana, gugatan ganti rugi perdata, dan permohonan blocking impor di Bea Cukai.

Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Anda

Gunakan tool diagnostik kami untuk pemeriksaan mandiri, atau hubungi konsultan kami untuk pendampingan end-to-end bergaransi SLA.

Gratis · Tanpa Login

Cek Mandiri dengan AI

Ketahui matriks risiko KBLI dan kelengkapan dokumen persyaratan Penanganan Sengketa Merek & HKI dalam 2 menit.

Cek Persyaratan Mandiri
Didampingi Konsultan

Konsultasi Teknis Langsung

Tim konsultan kami siap menganalisis dokumen eksisting dan mendampingi hingga izin resmi terbit.

Hubungi via WhatsApp