PRTK (Pengesahan Rencana Teknis K3)
Pengurusan Pengesahan Rencana Teknis K3 untuk instalasi, mesin, dan peralatan berbahaya di tempat kerja.
14-30 Hari
K3
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) & Pengawas Disnaker Provinsi
Tingkat Risiko Tinggi
Izin K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja)
Pengurusan izin K3, PRTK, dan audit sistem manajemen keselamatan kerja
Garansi SLA: 14–45 Hari Kerja Terjamin SLA
Estimasi Biaya: Mulai Rp 10 Jt
Jalur Mandiri · Tanpa Biaya
Cek Persyaratan Mandiri
Uji Dokumen & Estimasi via AI
Cek persyaratan teknis, matriks risiko KBLI, dan simulasi biaya perizinan untuk Izin K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) secara mandiri tanpa registrasi.
Pendampingan Penuh · Bergaransi SLA
Diskusi Teknis via WhatsApp
Konsultasi dengan Lead Practitioner
Tim ahli teknis berlisensi mendampingi dari pra-kajian lapangan, penyusunan dokumen, hingga advokasi sidang pleno di dinas terkait.
Metodologi & Cakupan Kerja
Ruang Lingkup Kajian & Standar Eksekusi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kewajiban setiap perusahaan sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Perusahaan dengan risiko tinggi wajib memiliki berbagai izin K3 seperti Pengesahan Rencana Teknis K3 (PRTK) untuk instalasi/mesin berbahaya, izin operasi pesawat angkat/angkut, izin instalasi listrik, dan sertifikasi operator alat berat. Kami membantu penyusunan dokumen teknis K3, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, pendampingan inspeksi petugas K3, serta implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.
Komitmen Praktisi Bizmark.ID
Kami tidak sekadar mengisi formulir atau bertindak sebagai kurir berkas. Setiap dokumen perizinan disusun langsung oleh tim ahli bersertifikat (KTPA AMDAL, SKA Bangunan Gedung SIMBG, Ahli K3 Kimia) dengan validasi matriks RKL-RPL dan perhitungan beban hidrolika aktual sesuai kondisi lapangan.
Dasar Hukum & Regulasi Acuan
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
- Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang P2K3
Output Resmi (Deliverables)
- Pengesahan Panitia Pembina K3 (P2K3) Disnaker
- Sertifikasi SMK3 Bendera Emas / Perak Kemnaker
- Surat Penunjukan Ahli K3 Umum Perusahaan
Parameter Kepatuhan Sektor
Otoritas Pembina:
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) & Pengawas Disnaker Provinsi
Tingkat Risiko:
Tinggi
Estimasi Durasi:
7 Hari - 6 Bulan
Garansi SLA:
14–45 Hari Kerja Terjamin SLA
Keunggulan & Standar Pengerjaan
Standar verifikasi dan advokasi profesional Bizmark.ID
- Pengurusan PRTK untuk boiler, crane, forklift & instalasi berbahaya
- Pendampingan implementasi SMK3 sesuai PP No. 50/2012
- Audit & inspeksi K3 oleh ahli bersertifikat
- Penyusunan dokumen P2K3 dan program K3 perusahaan
- Koordinasi dengan Disnaker untuk pengesahan & sertifikasi
- Pelatihan K3 untuk pekerja dan manajemen
Dokumen Persyaratan Awal
Berkas legalitas & teknis yang disiapkan oleh pemohon
- Akta pendirian & profil perusahaan
- NIB & izin operasional
- Spesifikasi teknis peralatan/instalasi
- Gambar rencana teknis (untuk PRTK)
- Data jumlah pekerja & struktur organisasi K3
- Dokumen SOP K3 yang ada (jika sudah tersedia)
- Sertifikat material/komponen peralatan
Alur Kerja Baku
Tahapan Pengerjaan & Advokasi Sidang
Metodologi bertahap dari pra-kajian teknis hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.
01
Assessment K3 Awal
Identifikasi kebutuhan izin K3 berdasarkan jenis usaha dan peralatan.
02
Penyusunan Dokumen Teknis
Gambar teknis, SOP, prosedur, dan dokumen P2K3 disiapkan.
03
Pengajuan ke Disnaker
Submit permohonan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
04
Inspeksi & Pengujian
Pendampingan inspeksi petugas K3 dan pengujian peralatan.
05
Penerbitan Izin/Sertifikat
PRTK, izin operasi, atau sertifikat SMK3 terbit resmi.
Transparansi Finansial
Standar Arsitektur Biaya 3 Lapis
Kebijakan zero hidden fee. Setiap rupiah dialokasikan secara akuntabel dengan bukti setor resmi kas negara.
Lapis 1 · Pass-Through
PNBP & Retribusi Kas Negara
Penyetoran resmi langsung ke kas negara atau kas daerah melalui SIMPONI/Billing Daerah. 0% Markup, bukti bayar NTPN asli diserahkan langsung ke klien.
NTPN Resmi Sah
Lapis 2 · Third-Party
Uji Lab KAN & Notaris
Pengujian sampel lingkungan (air limbah, udara emisi, kebisingan) di laboratorium terakreditasi KAN (ISO/IEC 17025) atau akta notaris sesuai tarif riil pihak ketiga independen.
Lab Terakreditasi KAN
Lapis 3 · Professional Fee
Jasa Konsultansi Bizmark
Penyusunan dokumen teknis, pengawalan verifikasi, pendampingan sidang pleno dinas, revisi kajian, hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.
Termin Berbasis Milestone
Klaster Modul
Cakupan Sub-Layanan Spesifik
Pilihan modul turunan yang dapat diambil terpisah atau dalam paket terintegrasi.
SMK3 (Sistem Manajemen K3)
Pendampingan implementasi Sistem Manajemen K3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012 hingga sertifikasi.
3-6 Bulan
Audit & Inspeksi K3
Audit kepatuhan K3 dan pendampingan inspeksi petugas pengawas K3 dari Disnaker.
7-14 Hari
Riksa Uji Alat Berat & Pesawat Uap
Pengurusan riksa uji berkala alat angkat-angkut, pesawat uap, bejana tekan, dan instalasi listrik sesuai persyaratan Kemnaker.
7-14 Hari
Pelatihan & Sertifikasi Ahli K3 Umum
Program pelatihan Ahli K3 Umum (AK3U) yang diakui Kemnaker, untuk memenuhi kewajiban memiliki tenaga ahli K3 bersertifikat.
14-30 Hari
Mengapa Memilih Kami
Tanpa Bizmark vs Dengan Bizmark
Perbandingan nyata antara pengurusan mandiri/calo non-resmi versus pendampingan konsultan teknis berlisensi.
Tanpa Pendampingan Bizmark
- Proses tersendat di verifikasi teknis karena kajian tidak memenuhi standar dinas.
- Risiko penolakan sidang pleno DPMPTSP/DLH/PUPR akibat kesalahan perhitungan teknis.
- Ketidakpastian timeline tanpa garansi SLA — proyek konstruksi atau operasi tertunda.
- Biaya tidak transparan dari pihak ketiga dan potensi denda non-compliance operasional.
Dengan Bizmark.ID
- Dokumen disusun langsung tenaga ahli bersertifikat resmi (KTPA, SKA Bangunan Gedung, K3).
- Kajian terstandarisasi PP 5/2021 & PP 22/2021 dengan tingkat persetujuan sidang mencapai 98%.
- Monitoring progres transparan berkala dengan jaminan komitmen durasi SLA.
- Pembayaran bertahap sesuai milestone penyelesaian dan 0% markup pada retribusi resmi.
Apa itu Izin K3?
Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kewajiban hukum bagi setiap perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja dan lingkungan kerja sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Cakupan K3 meliputi pengesahan peralatan berbahaya, sertifikasi operator, audit keselamatan, hingga implementasi Sistem Manajemen K3.
Perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih, atau yang memiliki tingkat risiko tinggi, wajib menerapkan SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Sementara peralatan berbahaya seperti boiler, crane, forklift, dan instalasi listrik tegangan tinggi memerlukan Pengesahan Rencana Teknis K3 (PRTK) sebelum beroperasi.
Ketidakpatuhan terhadap regulasi K3 dapat berakibat sanksi administratif, denda, penghentian operasi, hingga pidana jika terjadi kecelakaan kerja. Kami membantu perusahaan memenuhi seluruh aspek K3 secara sistematis dan efisien.
Jenis Izin K3 yang Kami Tangani
PRTK
Pengesahan Rencana Teknis K3 untuk boiler, crane, forklift, instalasi listrik tegangan tinggi, dan bejana tekan.
SMK3
Sistem Manajemen K3 sesuai PP 50/2012 — dari gap analysis, penyusunan dokumentasi, hingga sertifikasi.
Audit & Inspeksi K3
Audit keselamatan kerja, inspeksi peralatan, pengujian instalasi, dan evaluasi kepatuhan regulasi K3.
Dokumen & Output Layanan
Dokumen Diperlukan
- Spesifikasi teknis peralatan/instalasi
- Gambar rencana teknis (arsitektur & konstruksi)
- Sertifikat material & komponen peralatan
- PBG (untuk instalasi tetap dalam bangunan)
- Data jumlah pekerja & struktur organisasi K3
Output Layanan
- Pengesahan PRTK dari Disnaker
- Sertifikat SMK3 (Bendera Emas/Perak)
- Laporan audit K3 & rekomendasi
- Izin operasi peralatan berbahaya
Estimasi Waktu & Biaya
PRTK
Waktu: 14-30 hari
Biaya: mulai Rp 10 juta tergantung jenis peralatan
SMK3
Waktu: 3-6 bulan
Biaya: mulai Rp 50 juta (gap analysis s/d sertifikasi)
Audit K3
Waktu: 7-14 hari
Biaya: mulai Rp 15 juta tergantung lingkup pekerjaan
Regulasi K3 Terkait
UU No. 1 Tahun 1970
Undang-Undang Keselamatan Kerja — dasar hukum utama K3 di Indonesia
PP No. 50 Tahun 2012
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Permenaker No. 5 Tahun 2018
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Permenaker No. 37 Tahun 2016
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan dan Tangki Timbun
Kapan Perusahaan Anda Wajib K3?
- Memiliki 100 pekerja atau lebih — wajib SMK3
- Mengoperasikan boiler, crane, forklift, bejana tekan — wajib PRTK
- Memiliki instalasi listrik tegangan tinggi — wajib izin instalasi
- Termasuk industri berisiko tinggi (pertambangan, kimia, konstruksi) — wajib P2K3 & audit
- Pernah terjadi kecelakaan kerja — audit investigasi dan perbaikan wajib
FAQ Teknis
Pertanyaan Kepatuhan & Regulasi
Jawaban seputar regulasi rujukan, keabsahan hukum barcode, durasi proses, dan arsitektur biaya.
Apa itu PRTK dan kapan diperlukan?
PRTK (Pengesahan Rencana Teknis K3) diperlukan sebelum instalasi/pengoperasian peralatan berbahaya: boiler, crane, forklift, instalasi listrik tegangan tinggi, dan bejana tekan.
Kapan perusahaan wajib menerapkan SMK3?
SMK3 wajib bagi perusahaan dengan 100+ pekerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi, sesuai PP No. 50 Tahun 2012.
Apa sanksi jika tidak memenuhi kewajiban K3?
Sanksi meliputi teguran, denda administratif, penghentian operasi, pencabutan izin usaha. Untuk kecelakaan fatal akibat kelalaian K3, dapat dikenai sanksi pidana.
Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Anda
Gunakan tool diagnostik kami untuk pemeriksaan mandiri, atau hubungi konsultan kami untuk pendampingan end-to-end bergaransi SLA.
Gratis · Tanpa Login
Cek Persyaratan Mandiri
Cek Mandiri dengan AI
Ketahui matriks risiko KBLI dan kelengkapan dokumen persyaratan Izin K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) dalam 2 menit.
Didampingi Konsultan
Hubungi via WhatsApp
Konsultasi Teknis Langsung
Tim konsultan kami siap menganalisis dokumen eksisting dan mendampingi hingga izin resmi terbit.