PERIZINAN USAHA Kementerian Investasi / BKPM, Kemenkumham (Ditjen AHU) & BPS RI Tingkat Risiko Menengah

Harmonisasi KBLI 2025 & Restrukturisasi Legalitas Korporasi Enterprise

Layanan penyesuaian Anggaran Dasar ke KBLI 2025 (Peraturan BPS No. 7/2025), merger & akuisisi (M&A) due diligence, pendirian kantor perwakilan asing (KPPA), dan restrukturisasi legalitas korporasi.

Garansi SLA: 7–20 Hari Kerja Terjamin SLA Estimasi Biaya: Mulai Rp 6 Jt Regulasi Baru 2025/2026

Jalur Mandiri · Tanpa Biaya

Uji Dokumen & Estimasi via AI

Cek persyaratan teknis, matriks risiko KBLI, dan simulasi biaya perizinan untuk Harmonisasi KBLI 2025 & Restrukturisasi Legalitas Korporasi Enterprise secara mandiri tanpa registrasi.

Cek Persyaratan Mandiri

Pendampingan Penuh · Bergaransi SLA

Konsultasi dengan Lead Practitioner

Tim ahli teknis berlisensi mendampingi dari pra-kajian lapangan, penyusunan dokumen, hingga advokasi sidang pleno di dinas terkait.

Diskusi Teknis via WhatsApp

Metodologi & Cakupan Kerja

Ruang Lingkup Kajian & Standar Eksekusi

Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025, seluruh pelaku usaha di Indonesia wajib melakukan harmonisasi kode KBLI dari versi 2020 ke KBLI 2025. Perubahan ini berdampak langsung pada Anggaran Dasar Perseroan di Kemenkumham, kode perizinan di OSS-RBA, penambahan sub-sektor berbasis sistem pakar, energi hijau, data center, hingga splitting kegiatan industri manufaktur.

Bizmark.ID menangani seluruh alur transisi korporasi: audit matriks konversi KBLI 2020 vs 2025, pembuatan Akta RUPS Notaris & SK AHU Kemenkumham, pembaruan NIB OSS-RBA, penyesuaian izin edar/lingkungan sektoral, serta layanan restrukturisasi perusahaan (Merger & Acquisition legal due diligence, perubahan pemegang saham PMA, dan likuidasi).

Komitmen Praktisi Bizmark.ID

Kami tidak sekadar mengisi formulir atau bertindak sebagai kurir berkas. Setiap dokumen perizinan disusun langsung oleh tim ahli bersertifikat (KTPA AMDAL, SKA Bangunan Gedung SIMBG, Ahli K3 Kimia) dengan validasi matriks RKL-RPL dan perhitungan beban hidrolika aktual sesuai kondisi lapangan.

Dasar Hukum & Regulasi Acuan

Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025)
Surat Edaran Bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM 2025
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU Cipta Kerja

Output Resmi (Deliverables)

Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar KBLI 2025 & SK Pengesahan Kemenkumham (AHU)
NIB OSS-RBA Baru dengan Kodefikasi 5-Digit KBLI 2025 Terverifikasi
Matriks Analisis Risiko KBLI Baru (Rendah/Menengah/Tinggi) & Pemetaan Izin Turunan

Parameter Kepatuhan Sektor

Otoritas Pembina: Kementerian Investasi / BKPM, Kemenkumham (Ditjen AHU) & BPS RI

Tingkat Risiko: Menengah

Estimasi Durasi: 7–20 Hari

Garansi SLA: 7–20 Hari Kerja Terjamin SLA

Keunggulan & Standar Pengerjaan

Standar verifikasi dan advokasi profesional Bizmark.ID

Audit keselarasan kode KBLI 2020 ke KBLI 2025 bebas tumpang tindih
Penyusunan Berita Acara RUPS / Keputusan Pemegang Saham & Akta Notaris
Penerbitan SK Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar AHU Kemenkumham
Migrasi & pembaruan data Nomor Induk Berusaha (NIB) di portal OSS-RBA
Legal Due Diligence merger, akuisisi (M&A), dan restrukturisasi kepemilikan saham
Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA / KP3A / BUJKA)

Dokumen Persyaratan Awal

Berkas legalitas & teknis yang disiapkan oleh pemohon

Akta Pendirian & Akta Perubahan Terakhir Perseroan
SK Kemenkumham pengesahan badan hukum terakhir
NIB OSS-RBA eksisting dan NPWP 16 Digit Perusahaan
KTP & NPWP seluruh Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham
Daftar rencana kegiatan usaha baru atau KBLI yang ingin ditambahkan/dikonversi

Alur Kerja Baku

Tahapan Pengerjaan & Advokasi Sidang

Metodologi bertahap dari pra-kajian teknis hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

Tahap 1: Legal Audit & Matriks Konversi KBLI 2025

Pemeriksaan klasifikasi KBLI lama, pemetaan sub-kategori KBLI 2025, dan evaluasi dampak perizinan sektoral.

Tahap 2: RUPS & Penandatanganan Akta Notaris

Penyusunan draf keputusan sirkuler pemegang saham dan penandatanganan akta perubahan di hadapan Notaris.

Tahap 3: Pengesahan SK AHU Kemenkumham

Submisi online ke portal Ditjen AHU Kemenkumham hingga terbit SK Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

Tahap 4: Sinkronisasi & Pembaruan NIB OSS-RBA

Tarik data AHU di sistem OSS, verifikasi tingkat risiko KBLI baru, dan penerbitan NIB teranyar.

Transparansi Finansial

Standar Arsitektur Biaya 3 Lapis

Kebijakan zero hidden fee. Setiap rupiah dialokasikan secara akuntabel dengan bukti setor resmi kas negara.

Lapis 1 · Pass-Through

PNBP & Retribusi Kas Negara

Penyetoran resmi langsung ke kas negara atau kas daerah melalui SIMPONI/Billing Daerah. 0% Markup, bukti bayar NTPN asli diserahkan langsung ke klien.

NTPN Resmi Sah

Lapis 2 · Third-Party

Uji Lab KAN & Notaris

Pengujian sampel lingkungan (air limbah, udara emisi, kebisingan) di laboratorium terakreditasi KAN (ISO/IEC 17025) atau akta notaris sesuai tarif riil pihak ketiga independen.

Lab Terakreditasi KAN

Lapis 3 · Professional Fee

Jasa Konsultansi Bizmark

Penyusunan dokumen teknis, pengawalan verifikasi, pendampingan sidang pleno dinas, revisi kajian, hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.

Termin Berbasis Milestone

Klaster Modul

Cakupan Sub-Layanan Spesifik

Pilihan modul turunan yang dapat diambil terpisah atau dalam paket terintegrasi.

Penyesuaian Anggaran Dasar & NIB ke KBLI 2025

Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025, Akta Notaris RUPS, SK AHU, dan update NIB OSS.

7–14 Hari Mulai Rp 6 Jt

Legal Due Diligence & M&A (Merger & Akuisisi)

Audit kepatuhan hukum, restrukturisasi kepemilikan saham, penggabungan, dan akuisisi PT.

30–60 Hari Mulai Rp 35 Jt

Pembukaan Kantor Perwakilan Asing (KPPA / KP3A / BUJKA)

Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia dari BKPM.

14–30 Hari Mulai Rp 15 Jt

Mengapa Memilih Kami

Tanpa Bizmark vs Dengan Bizmark

Perbandingan nyata antara pengurusan mandiri/calo non-resmi versus pendampingan konsultan teknis berlisensi.

Tanpa Pendampingan Bizmark

Proses tersendat di verifikasi teknis karena kajian tidak memenuhi standar dinas.
Risiko penolakan sidang pleno DPMPTSP/DLH/PUPR akibat kesalahan perhitungan teknis.
Ketidakpastian timeline tanpa garansi SLA — proyek konstruksi atau operasi tertunda.
Biaya tidak transparan dari pihak ketiga dan potensi denda non-compliance operasional.

Dengan Bizmark.ID

Dokumen disusun langsung tenaga ahli bersertifikat resmi (KTPA, SKA Bangunan Gedung, K3).
Kajian terstandarisasi PP 5/2021 & PP 22/2021 dengan tingkat persetujuan sidang mencapai 98%.
Monitoring progres transparan berkala dengan jaminan komitmen durasi SLA.
Pembayaran bertahap sesuai milestone penyelesaian dan 0% markup pada retribusi resmi.

Mulai Konsultasi Bebas Biaya

FAQ Teknis

Pertanyaan Kepatuhan & Regulasi

Jawaban seputar regulasi rujukan, keabsahan hukum barcode, durasi proses, dan arsitektur biaya.

Apakah wajib mengubah akta notaris untuk menyesuaikan ke KBLI 2025?

Ya, jika terdapat perubahan maksud dan tujuan perseroan atau penambahan KBLI yang mengalami pemecahan (splitting) kodefikasi 5-digit, penyesuaian wajib dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dilaporkan ke Kemenkumham.

Kapan batas waktu penyesuaian KBLI 2025 di sistem OSS?

Kementerian Investasi/BKPM memberikan masa transisi sinkronisasi data sejak berlakunya sistem KBLI 2025. Perusahaan disarankan segera melakukan update agar pengajuan izin baru dan laporan LKPM tidak terhambat.

Apakah Bizmark memberikan garansi sinkronisasi jika kode KBLI pecah?

Ya, Bizmark memberikan garansi penuh pendampingan notaris dan integrasi data OSS hingga seluruh izin berusaha aktif normal.

Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Anda

Gunakan tool diagnostik kami untuk pemeriksaan mandiri, atau hubungi konsultan kami untuk pendampingan end-to-end bergaransi SLA.

Gratis · Tanpa Login

Cek Mandiri dengan AI

Ketahui matriks risiko KBLI dan kelengkapan dokumen persyaratan Harmonisasi KBLI 2025 & Restrukturisasi Legalitas Korporasi Enterprise dalam 2 menit.

Cek Persyaratan Mandiri

Didampingi Konsultan

Konsultasi Teknis Langsung

Tim konsultan kami siap menganalisis dokumen eksisting dan mendampingi hingga izin resmi terbit.

Hubungi via WhatsApp