Pendampingan Pemeriksaan DJP
Pendampingan saat pemeriksaan pajak oleh DJP, dari penerimaan SP2 hingga SPHP final.
3-12 Bulan
PERPAJAKAN
Kementerian Terkait & Lembaga OSS
Tingkat Risiko Menengah
Pendampingan Audit & Pemeriksaan Pajak
Pendampingan audit pajak DJP, sengketa pajak, banding ke Pengadilan Pajak, dan strategi tax dispute resolution.
Garansi SLA: 14–60 Hari Kerja Terjamin SLA
Estimasi Biaya: Mulai Rp 15 Jt
Jalur Mandiri · Tanpa Biaya
Cek Persyaratan Mandiri
Uji Dokumen & Estimasi via AI
Cek persyaratan teknis, matriks risiko KBLI, dan simulasi biaya perizinan untuk Pendampingan Audit & Pemeriksaan Pajak secara mandiri tanpa registrasi.
Pendampingan Penuh · Bergaransi SLA
Diskusi Teknis via WhatsApp
Konsultasi dengan Lead Practitioner
Tim ahli teknis berlisensi mendampingi dari pra-kajian lapangan, penyusunan dokumen, hingga advokasi sidang pleno di dinas terkait.
Metodologi & Cakupan Kerja
Ruang Lingkup Kajian & Standar Eksekusi
Pemeriksaan pajak dapat dilakukan kapan saja oleh DJP dan sering kali menghasilkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan jumlah signifikan. Tanpa pendampingan profesional, perusahaan rentan terhadap koreksi pajak yang seharusnya bisa dipertahankan.
Bizmark.ID menyediakan pendampingan komprehensif: dari penerimaan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan), penyusunan tanggapan atas SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), pembahasan akhir, hingga pengajuan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.
Untuk perusahaan menengah-besar, kami juga menawarkan tax dispute resolution preventif: review SPT yang berisiko diperiksa, tax review menyeluruh, dan strategi tax compliance untuk meminimalisir risiko pemeriksaan.
Bizmark.ID menyediakan pendampingan komprehensif: dari penerimaan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan), penyusunan tanggapan atas SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), pembahasan akhir, hingga pengajuan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.
Untuk perusahaan menengah-besar, kami juga menawarkan tax dispute resolution preventif: review SPT yang berisiko diperiksa, tax review menyeluruh, dan strategi tax compliance untuk meminimalisir risiko pemeriksaan.
Komitmen Praktisi Bizmark.ID
Kami tidak sekadar mengisi formulir atau bertindak sebagai kurir berkas. Setiap dokumen perizinan disusun langsung oleh tim ahli bersertifikat (KTPA AMDAL, SKA Bangunan Gedung SIMBG, Ahli K3 Kimia) dengan validasi matriks RKL-RPL dan perhitungan beban hidrolika aktual sesuai kondisi lapangan.
Dasar Hukum & Regulasi Acuan
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Output Resmi (Deliverables)
- Surat Keputusan Izin Resmi
- Dokumen Berita Acara & Sertifikat
Parameter Kepatuhan Sektor
Otoritas Pembina:
Kementerian Terkait & Lembaga OSS
Tingkat Risiko:
Menengah
Estimasi Durasi:
3-24 Bulan
Garansi SLA:
14–60 Hari Kerja Terjamin SLA
Keunggulan & Standar Pengerjaan
Standar verifikasi dan advokasi profesional Bizmark.ID
- Pendampingan saat pemeriksaan pajak DJP
- Penyusunan tanggapan SPHP
- Pengajuan keberatan ke DJP Wilayah
- Banding & Gugatan ke Pengadilan Pajak
- Tax review preventif untuk menghindari pemeriksaan
- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
Dokumen Persyaratan Awal
Berkas legalitas & teknis yang disiapkan oleh pemohon
- SP2 atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
- SPHP atau Surat Ketetapan Pajak
- Laporan keuangan & SPT yang diperiksa
- Bukti transaksi periode terkait
- Dokumen perjanjian & kontrak material
Alur Kerja Baku
Tahapan Pengerjaan & Advokasi Sidang
Metodologi bertahap dari pra-kajian teknis hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.
01
Analisis Awal Kasus
Review surat dari DJP, identifikasi pos koreksi, dan strategi penanganan.
02
Pengumpulan Data Pendukung
Konsolidasi seluruh data dan bukti yang diperlukan untuk pembelaan.
03
Penyusunan Tanggapan
Penyusunan tanggapan SPHP atau surat keberatan dengan dasar hukum kuat.
04
Pembahasan & Negosiasi
Pendampingan saat pembahasan akhir dengan tim pemeriksa atau penelaah keberatan.
05
Banding/Gugatan
Jika diperlukan, pengajuan banding/gugatan ke Pengadilan Pajak melalui kuasa hukum pajak.
Transparansi Finansial
Standar Arsitektur Biaya 3 Lapis
Kebijakan zero hidden fee. Setiap rupiah dialokasikan secara akuntabel dengan bukti setor resmi kas negara.
Lapis 1 · Pass-Through
PNBP & Retribusi Kas Negara
Penyetoran resmi langsung ke kas negara atau kas daerah melalui SIMPONI/Billing Daerah. 0% Markup, bukti bayar NTPN asli diserahkan langsung ke klien.
NTPN Resmi Sah
Lapis 2 · Third-Party
Uji Lab KAN & Notaris
Pengujian sampel lingkungan (air limbah, udara emisi, kebisingan) di laboratorium terakreditasi KAN (ISO/IEC 17025) atau akta notaris sesuai tarif riil pihak ketiga independen.
Lab Terakreditasi KAN
Lapis 3 · Professional Fee
Jasa Konsultansi Bizmark
Penyusunan dokumen teknis, pengawalan verifikasi, pendampingan sidang pleno dinas, revisi kajian, hingga izin definitif berbarcode resmi terbit.
Termin Berbasis Milestone
Klaster Modul
Cakupan Sub-Layanan Spesifik
Pilihan modul turunan yang dapat diambil terpisah atau dalam paket terintegrasi.
Pengajuan Keberatan Pajak
Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap tidak adil.
6-12 Bulan
Banding & Gugatan Pengadilan Pajak
Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan DJP yang tidak diterima.
6-24 Bulan
Mengapa Memilih Kami
Tanpa Bizmark vs Dengan Bizmark
Perbandingan nyata antara pengurusan mandiri/calo non-resmi versus pendampingan konsultan teknis berlisensi.
Tanpa Pendampingan Bizmark
- Proses tersendat di verifikasi teknis karena kajian tidak memenuhi standar dinas.
- Risiko penolakan sidang pleno DPMPTSP/DLH/PUPR akibat kesalahan perhitungan teknis.
- Ketidakpastian timeline tanpa garansi SLA — proyek konstruksi atau operasi tertunda.
- Biaya tidak transparan dari pihak ketiga dan potensi denda non-compliance operasional.
Dengan Bizmark.ID
- Dokumen disusun langsung tenaga ahli bersertifikat resmi (KTPA, SKA Bangunan Gedung, K3).
- Kajian terstandarisasi PP 5/2021 & PP 22/2021 dengan tingkat persetujuan sidang mencapai 98%.
- Monitoring progres transparan berkala dengan jaminan komitmen durasi SLA.
- Pembayaran bertahap sesuai milestone penyelesaian dan 0% markup pada retribusi resmi.
FAQ Teknis
Pertanyaan Kepatuhan & Regulasi
Jawaban seputar regulasi rujukan, keabsahan hukum barcode, durasi proses, dan arsitektur biaya.
Berapa lama proses pemeriksaan pajak?
Pemeriksaan kantor: maksimal 6 bulan. Pemeriksaan lapangan: maksimal 12 bulan. Dapat diperpanjang sesuai kompleksitas kasus.
Apa yang harus dilakukan saat menerima SP2?
Segera kumpulkan dokumen yang diminta, pastikan tim akuntan siap, dan pertimbangkan menggunakan konsultan pajak. Jangan abaikan SP2 — sanksi tegas berlaku.
Berapa biaya pendampingan audit pajak?
Mulai Rp 15 juta untuk pemeriksaan sederhana hingga ratusan juta untuk kasus banding di Pengadilan Pajak. Tergantung kompleksitas dan jumlah pajak yang dipertaruhkan.
Apa peluang menang banding di Pengadilan Pajak?
Statistik menunjukkan sekitar 50-60% banding wajib pajak diterima sebagian atau seluruhnya. Peluang lebih tinggi dengan dasar hukum kuat dan dokumentasi rapi.
Bisakah kompromi pajak dengan DJP?
Tidak ada kompromi pajak resmi. Namun ada mekanisme pengurangan sanksi (50% atau 75%) jika WP kooperatif dan ada alasan kuat.
Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Anda
Gunakan tool diagnostik kami untuk pemeriksaan mandiri, atau hubungi konsultan kami untuk pendampingan end-to-end bergaransi SLA.
Gratis · Tanpa Login
Cek Persyaratan Mandiri
Cek Mandiri dengan AI
Ketahui matriks risiko KBLI dan kelengkapan dokumen persyaratan Pendampingan Audit & Pemeriksaan Pajak dalam 2 menit.
Didampingi Konsultan
Hubungi via WhatsApp
Konsultasi Teknis Langsung
Tim konsultan kami siap menganalisis dokumen eksisting dan mendampingi hingga izin resmi terbit.