Beranda Blog KETENAGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN

Cara Membuat Peraturan Perusahaan (PP) yang Sesuai UU Cipta Kerja: Panduan Lengkap

apin · 13 Sep 2026 · 10 menit baca

Memasuki iklim bisnis tahun 2026 yang semakin dinamis dan teregulasi ketat, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) tidak lagi sekadar urusan rekrutmen dan penggajian. Bagi setiap pelaku usaha di Indonesia, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), menjaga kepatuhan hukum ketenagakerjaan adalah fondasi utama untuk menjamin keberlanjutan operasional dan mencegah konflik hubungan industrial.

Salah satu instrumen hukum paling vital yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja adalah peraturan perusahaan (PP). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan turunannya seperti PP No. 35 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021, standar penyusunan tata tertib kerja mengalami penyesuaian signifikan. Mengabaikan penyesuaian ini dapat berakibat fatal, mulai dari sanksi administratif hingga risiko gugatan hukum dari pekerja.

Panduan komprehensif ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami landasan hukum, persyaratan, prosedur pengesahan, hingga strategi praktis dalam menyusun peraturan perusahaan yang sah, adaptif, dan sepenuhnya patuh terhadap sistem regulasi nasional tahun 2026.

Apa itu Peraturan Perusahaan (PP)?

Secara yuridis, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjadi acuan utama dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di internal perusahaan.

Berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia hingga tahun 2026, setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja wajib hukumnya menyusun dan mengesahkan PP. Wewenang penerbitan dan pengesahan ini berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sesuai dengan domisili dan jangkauan operasional perusahaan.

Penting untuk membedakan antara PP dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Peraturan Perusahaan disusun secara sepihak oleh pengusaha dengan mempertimbangkan masukan dari wakil pekerja, sedangkan PKB disusun bersama antara pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terdaftar. Dalam tata kelola kepatuhan ketenagakerjaan modern, PP berfungsi sebagai pedoman operasional dasar sebelum perusahaan memiliki serikat pekerja yang memenuhi syarat penyusunan PKB.

Selain mengatur tata tertib harian, PP juga mengintegrasikan ketentuan standar ketenagakerjaan nasional, seperti skema pkwt perusahaan (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), ketentuan waktu kerja dan istirahat, struktur skala upah, hingga jaminan sosial pekerja melalui integrasi kepesertaan bpjs ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Mengapa Peraturan Perusahaan (PP) Penting?

Penyusunan peraturan perusahaan bukan sekadar gugur kewajiban birokrasi, melainkan langkah strategis untuk melindungi aset bisnis dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Berikut adalah 5 alasan utama mengapa kepemilikan PP yang disahkan sangat krusial bagi perusahaan Anda di tahun 2026:

Kepastian Hukum dan Perlindungan Pengusaha: PP memberikan landasan hukum yang kuat bagi manajemen saat memberikan sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau evaluasi kinerja tanpa takut dibatalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Standardisasi Hak dan Kewajiban Pekerja: Mengatur secara rinci mekanisme kerja harian, kebijakan lembur, cuti, serta skema kontrak kerja baik PKWTT maupun pkwt perusahaan secara transparan.
Syarat Mutlak Audit & Perizinan Berusaha (OSS-RBA): Pengawasan ketenagakerjaan tahun 2026 terintegrasi secara ketat dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Ketidakpatuhan dokumen ketenagakerjaan dapat menghentikan komitmen perizinan operasional/komersial.
Mitigasi Risiko Konflik Hubungan Industrial: Mengurangi potensi perselisihan internal dengan menyediakan jalur penyelesaian bipartite yang jelas dan terstruktur.
Meningkatkan Reputasi dan Otoritas Bisnis: Memiliki dokumen PP yang terdaftar secara resmi memperkuat citra perusahaan di mata investor, mitra bisnis, dan calon talenta berkualitas tinggi.

Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini sangat tegas. Pengusaha yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih tetapi tidak memiliki PP yang disahkan dapat dikenakan sanksi pidana denda atau sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Dokumen Pembuatan & Pengesahan Peraturan Perusahaan

Untuk mengajukan pengesahan peraturan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau Kemnaker RI pada tahun 2026, perusahaan wajib menyiapkan berkas administrasi yang valid dan mutakhir. Berikut adalah checklist dokumen yang harus dipersiapkan:

Legalitas Perusahaan: Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir (beserta SK Kemenkumham), NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA, dan NPWP Perusahaan.
Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan: Tanda bukti pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan (WLKP) berbasis elektronik yang masih berlaku aktif.
Kepesertaan Jaminan Sosial: Sertifikat dan bukti pembayaran iuran terakhir bpjs ketenagakerjaan (JKK, JK, JHT, JP, JKP) serta BPJS Kesehatan.
Draft Peraturan Perusahaan: Naskah rancangan PP sebanyak 3 (tiga) rangkap yang sudah diparaf oleh pimpinan perusahaan di setiap lembarnya.
Bukti Konsultasi dengan Wakil Pekerja: Berita acara saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh (bukan serikat pekerja) jika di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja.
Surat Pernyataan Formatur: Surat pernyataan belum terbentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang ditandatangani di atas materai.
Struktur dan Skala Upah: Dokumen bukti penyusunan dan penerapan Struktur dan Skala Upah (SUsU) di internal perusahaan.

Tips Persiapan: Pastikan seluruh data dalam dokumen pendukung—seperti jumlah tenaga kerja pada WLKP dan data peserta BPJS—sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian data sering kali menjadi penyebab utama penolakan atau penundaan verifikasi oleh verifikator Disnaker.

Proses Pengurusan Step-by-Step Peraturan Perusahaan di Tahun 2026

Pengurusan pengesahan peraturan perusahaan kini dilakukan secara terintegrasi melalui portal layanan ketenagakerjaan digital (e-PP/PKB) yang terhubung langsung dengan basis data Kemnaker. Berikut alur kerja bertahap yang harus dilalui:

Penyusunan Draft Rancangan PP: Tim HR dan legal perusahaan menyusun naskah PP dengan memuat pasal-pasal wajib seperti hak/kewajiban pengusaha, hak/kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib, masa berlaku, dan mekanisme pengaduan. Naskah harus mengacu pada norma minimal UU Cipta Kerja.
Penyampaian Draft kepada Wakil Pekerja: Pengusaha menyampaikan rancangan PP kepada wakil pekerja/buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan tertulis dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
Finalisasi Naskah dan Berita Acara: Setelah menerima saran, pengusaha memfinalisasi naskah PP dan membuat Berita Acara Hasil Pertimbangan yang ditandatangani kedua belah pihak.
Pengajuan Permohonan Online: Mengunggah seluruh dokumen persyaratan dan draft PP ke sistem e-PP/PKB Kemnaker/Disnaker sesuai wilayah kewenangan (Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Pusat).
Verifikasi Administrasi dan Subtansi: Petugas verifikator Dinas Tenaga Kerja memeriksa kesesuaian dokumen dan memastikan tidak ada pasal dalam PP yang kualitasnya lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerbitan SK Pengesahan PP: Jika dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Peraturan Perusahaan.
Sosialisasi kepada Seluruh Pekerja: Pengusaha wajib membagikan atau menempelkan cetakan PP yang telah disahkan di area kerja yang mudah diakses oleh seluruh karyawan.

Estimasi Waktu dan Biaya: Proses verifikasi hingga pengesahan resmi di Disnaker umumnya memakan waktu 7 hingga 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap secara sistem. Sesuai ketentuan pemerintah, pengesahan PP oleh instansi ketenagakerjaan adalah Rp 0,- (Gratis/Tanpa Biaya Retribusi). Namun, estimasi alokasi anggaran perusahaan biasanya digunakan untuk biaya penyusunan legal drafting, konsolidasi internal, dan pengurusan kelengkapan izin pendukung.

FAQ Peraturan Perusahaan dan Kepatuhan Ketenagakerjaan

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pengusaha dan praktisi HR terkait penyusunan peraturan perusahaan dan kepatuhan hukum di tahun 2026:

1. Apakah perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang tetap boleh membuat PP?

Boleh. Walaupun kewajiban menurut undang-undang berlaku untuk perusahaan dengan 10 pekerja atau lebih, perusahaan skala mikro dan kecil sangat dianjurkan menyusun PP untuk menjaga ketertiban manajemen internal sejak dini.

2. Berapa lama masa berlaku Peraturan Perusahaan yang telah disahkan?

Masa berlaku PP paling lama adalah 2 (dua) tahun. Perusahaan wajib mengajukan perpanjangan atau pengesahan ulang sebelum masa berlaku PP tersebut berakhir.

3. Apakah ketentuan dalam PP boleh meniadakan aturan lembur atau pesangon?

Tidak boleh. Ketentuan dalam PP tidak boleh lebih rendah dari norma hukum minimal yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja & PP perubahannya). Jika ada pasal yang lebih rendah, maka pasal tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah aturan undang-undang.

4. Apa perbedaan utama antara PP dengan aturan PKWT Perusahaan?

PP adalah payung hukum tata tertib umum yang berlaku bagi seluruh karyawan (baik PKWT maupun PKWTT). Sedangkan aturan pkwt perusahaan adalah klausul khusus yang mengatur perjanjian kerja jangka waktu tertentu atau pekerjaan sekali selesai, yang ketentuannya harus merujuk pada PP dan UU Cipta Kerja.

5. Mengapa bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) menjadi syarat pengesahan PP?

Pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan merupakan instrumen pemerintah dalam memetakan data ketenagakerjaan nasional. Tanpa pelaporan WLKP aktif tahun 2026, instansi dinas tenaga kerja akan menolak permohonan pengesahan PP secara otomatis.

6. Bagaimana jika pekerja menolak menandatangani berita acara pembahsan PP?

Jika dalam jangka waktu 14 hari kerja wakil pekerja tidak memberikan saran atau menolak memberikan tanggapan, pengusaha tetap dapat mengajukan permohonan pengesahan PP dengan melampirkan bukti surat penyerahan draft PP kepada wakil pekerja.

7. Apakah wajib menyertakan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat pengesahan?

Ya, bukti pendaftaran dan pelunasan iuran bpjs ketenagakerjaan merupakan syarat mutlak dalam audit kepatuhan ketenagakerjaan saat pengajuan pengesahan PP di Disnaker.

8. Bisakah isi Peraturan Perusahaan diubah sebelum masa berlakunya 2 tahun habis?

Perubahan PP sebelum masa berlakunya berakhir dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh pengusaha dan wakil pekerja, serta wajib mendapat pengesahan kembali dari instansi ketenagakerjaan setempat.

Studi Kasus Kepatuhan Ketenagakerjaan

Untuk memberikan gambaran praktis, mari kita simak studi kasus penataan kepatuhan pada bisnis yang sedang berkembang pesat di Indonesia pada tahun 2026.

Profil Perusahaan: PT Logistik Nusantara Mandiri adalah perusahaan penyedia jasa ekspedisi dan rantai pasok yang beroperasi di Jabodetabek. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, jumlah pekerja berkembang pesat dari 8 orang menjadi 45 orang pekerja operasional dan admin.

Permasalahan: Seiring bertambahnya karyawan, manajemen sering menghadapi perselisihan internal terkait perhitungan lembur, sanksi keterlambatan, dan status masa kerja karyawan lapangan. Ketika salah satu karyawan mengajukan tuntutan ke Dinas Tenaga Kerja setempat, ditemukan fakta bahwa perusahaan belum memiliki PP yang disahkan dan data wajib lapor ketenagakerjaan belum diperbarui sejak tahun sebelumnya.

Solusi Kepatuhan: Manajemen PT Logistik Nusantara Mandiri kemudian melakukan penataan ulang tata kelola SDM secara menyeluruh:

Melakukan pembaruan portal WLKP secara digital dan mendaftarkan seluruh karyawan ke program bpjs ketenagakerjaan.
Menyusun draft rancangan PP yang mengakomodasi aturan skema pkwt perusahaan sesuai aturan PP No. 35/2021 dan standar tahun 2026.
Melakukan sosialisasi dan dialog bipartite bersama wakil karyawan untuk memfinalisasi poin-poin tata tertib kerja.
Mengajukan pengesahan PP melalui portal resmi e-PP Disnaker hingga menerbitkan SK Pengesahan resmi.

Hasil: Setelah PP disahkan dan diterapkan, tingkat perselisihan internal menurun hingga 90%, efisiensi jam kerja meningkat, dan status perizinan usaha perusahaan di OSS-RBA kembali berstatus hijau tanpa hambatan regulasi.

Tips dari Ahli Bizmark

Sebagai konsultan perizinan dan kepatuhan bisnis yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di Indonesia, PT. Cangah Pajaratan Mandiri (bizmark.id) mencatat beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pemilik usaha dalam mengurus peraturan perusahaan:

1. Menggunakan Template Kuno tanpa Penyesuaian UU Cipta Kerja
Banyak pengusaha yang sekadar mengunduh contoh PP dari internet yang masih menggunakan acuan undang-undang lama. Hal ini berisiko tinggi karena norma hukum terkait kompensasi PKWT, pesangon, waktu kerja, dan sanksi telah mengalami penyesuaian signifikan pada regulasi tahun 2026.

2. Mengabaikan Integrasi Dokumen Lingkungan dan K3
Bagi industri manufaktur, pergudangan, atau konstruksi, PP harus diselaraskan dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta komitmen dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan, seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL. Pengabaian integrasi ini sering memicu teguran saat pengawasan ketenagakerjaan.

3. Membiarkan PP Kedaluwarsa
Ingat bahwa PP hanya berlaku selama 2 tahun. Keterlambatan mengajukan perpanjangan akan membuat status aturan internal perusahaan menjadi "vakum secara hukum", sehingga tindakan pendisiplinan karyawan selama masa vakum tersebut rentan digugat secara hukum.

Konsultasi Gratis Bizmark

Memastikan seluruh instrumen legalitas ketenagakerjaan dan perizinan usaha berjalan selaras membutuhkan ketelitian, waktu, dan pemahaman regulasi yang mendalam. Anda tidak harus melalui proses birokrasi ini sendirian.

PT. Cangah Pajaratan Mandiri (bizmark.id) siap mendampingi bisnis Anda dalam menyusun, merevisi, hingga mengurus pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, hingga dokumen lingkungan (UKL-UPL, AMDAL, SPPL) dan perizinan OSS-RBA secara profesional, cepat, dan transparan.

Jaga reputasi dan legalitas bisnis Anda sekarang. Hubungi tim ahli kami untuk mendapatkan sesi konsultasi gratis dan solusi kepatuhan ketenagakerjaan terbaik bagi perusahaan Anda.

Butuh bantuan profesional untuk pengurusan Peraturan Perusahaan dan izin usaha Anda? Tim ahli kami di bizmark.id siap membantu kemudahan bisnis Anda.