FAQ: Regulasi & Kebijakan Industri

OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach adalah sistem perizinan terintegrasi yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Sistem ini merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021.

Usaha skala menengah dengan dampak lingkungan moderat Luas lahan proyek di bawah ambang batas AMDAL Tidak berlokasi di area sensitif lingkungan Dampak dapat dikelola dengan teknologi tersedia

Proyek skala besar dengan dampak signifikan Mengubah bentang alam secara masif Berlokasi dekat kawasan lindung Berpotensi mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara luas

Pemerintah Indonesia baru saja mengumumkan regulasi baru yang mengharuskan industri manufaktur memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai syarat perizinan mulai tahun 2026. Kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri untuk bertransformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) akan mengalami transformasi signifikan pada tahun 2026 dengan penerapan pendekatan berbasis risiko yang lebih komprehensif. Perubahan ini akan mempengaruhi seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari UMKM hingga korporasi besar.

Net Zero 2026 adalah target pemerintah Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara emisi karbon yang dihasilkan dan upaya pengurangan emisi di sektor manufaktur. Program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

Perkembangan teknologi blockchain dan Web3 di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Regulasi khusus terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan berlaku mulai 2026. Peraturan baru ini bertujuan mengakomodasi karakteristik unik bisnis berbasis teknologi terdesentralisasi sambil tetap menjaga keamanan dan kepastian hukum.

Regulatory sandbox adalah kerangka regulasi yang memungkinkan startup untuk menguji produk, layanan, atau model bisnis inovatif mereka dalam lingkungan yang terkontrol, dengan pengawasan regulator namun dengan kelonggaran regulasi tertentu. Khusus untuk green technology, program ini mencakup:

Perkembangan pesat industri bioteknologi di Indonesia membawa tantangan baru dalam aspek regulasi dan Perizinan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. XX/2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Bioteknologi, pelaku industri perlu memahami sejumlah perubahan signifikan yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

SK-DNI 2026 merupakan regulasi yang mengatur daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Berbeda dengan DNI sebelumnya, SK-DNI 2026 menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dengan prinsip "terbuka kecuali yang dilarang", yang berarti semua sektor pada dasarnya terbuka untuk investasi asing kecuali yang secara spesifik disebutkan tertutup atau dibatasi.

Paket insentif yang diluncurkan mencakup beberapa aspek strategis:

Sistem perizinan untuk industri semiconductor kini mengadopsi pendekatan risk-based assessment (RBA) dengan beberapa perubahan signifikan:

PP 5/2021 menghadirkan beberapa perubahan fundamental dalam sistem perizinan berusaha:

Sistem Verifikasi ESG Nasional adalah platform terintegrasi yang akan memverifikasi dan memvalidasi implementasi praktik ESG di perusahaan-perusahaan Indonesia. Platform ini menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam satu sistem penilaian komprehensif yang terstandarisasi secara nasional.

Regulasi baru ini menghadirkan beberapa perubahan fundamental dalam standar operasional data center di Indonesia: