FAQ: Perizinan Lingkungan

Secara umum, biaya perizinan usaha terdiri dari beberapa komponen utama:

Usaha skala menengah dengan dampak lingkungan moderat Luas lahan proyek di bawah ambang batas AMDAL Tidak berlokasi di area sensitif lingkungan Dampak dapat dikelola dengan teknologi tersedia

Proyek skala besar dengan dampak signifikan Mengubah bentang alam secara masif Berlokasi dekat kawasan lindung Berpotensi mempengaruhi kondisi sosial masyarakat secara luas

Sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) akan mengalami transformasi signifikan pada tahun 2026 dengan penerapan pendekatan berbasis risiko yang lebih komprehensif. Perubahan ini akan mempengaruhi seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari UMKM hingga korporasi besar.

OSS RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi yang menerapkan pendekatan berbasis risiko. Sistem ini diluncurkan pada 2 Juni 2021 menggantikan OSS versi lama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berikut adalah situasi-situasi kunci yang mengindikasikan bahwa Anda mungkin membutuhkan bantuan konsultan perizinan profesional:

Beberapa perubahan signifikan yang perlu Anda ketahui:

Kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk: Produsen makanan dan minuman Industri kosmetik dan farmasi Rumah potong hewan Restoran dan katering Importir produk konsumen UMKM yang memproduksi produk konsumen

Net Zero 2026 adalah target pemerintah Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara emisi karbon yang dihasilkan dan upaya pengurangan emisi di sektor manufaktur. Program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.

Perkembangan teknologi blockchain dan Web3 di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Regulasi khusus terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan berlaku mulai 2026. Peraturan baru ini bertujuan mengakomodasi karakteristik unik bisnis berbasis teknologi terdesentralisasi sambil tetap menjaga keamanan dan kepastian hukum.

Perkembangan pesat industri bioteknologi di Indonesia membawa tantangan baru dalam aspek regulasi dan Perizinan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. XX/2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Bioteknologi, pelaku industri perlu memahami sejumlah perubahan signifikan yang akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

SK-DNI 2026 merupakan regulasi yang mengatur daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Berbeda dengan DNI sebelumnya, SK-DNI 2026 menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dengan prinsip "terbuka kecuali yang dilarang", yang berarti semua sektor pada dasarnya terbuka untuk investasi asing kecuali yang secara spesifik disebutkan tertutup atau dibatasi.

PP 5/2021 menghadirkan beberapa perubahan fundamental dalam sistem perizinan berusaha:

Sistem Perizinan Terintegrasi Smart City adalah platform Digital yang menghubungkan seluruh layanan perizinan dalam satu ekosistem terpadu. Platform ini mengintegrasikan berbagai jenis perizinan seperti NIB, IMB, SLF, dan dokumen lingkungan dalam satu dashboard digital yang dapat diakses 24/7.