7 Jenis Izin Usaha yang Wajib Dimiliki Setiap Perusahaan di Indonesia

Pentingnya Memiliki Izin Usaha

Izin usaha bukan hanya formalitas, tetapi juga bentuk legalitas bisnis Anda di mata hukum. Tanpa izin yang lengkap, perusahaan berisiko terkena sanksi administratif hingga penutupan usaha.

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Apa itu NIB?

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission). NIB menggantikan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan berfungsi sebagai:

• Identitas pelaku usaha
• API (Angka Pengenal Importir) untuk importir
• Hak akses kepabeanan

Cara Mengurus: Daftar online di oss.go.id (GRATIS, proses instant)

2. NPWP Perusahaan

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan wajib dimiliki untuk:

• Kewajiban perpajakan
• Membuka rekening bank perusahaan
• Mengikuti tender proyek pemerintah
• Mengajukan kredit usaha

Dokumen: Akta pendirian, KTP direktur, NPWP direktur, surat keterangan domisili

3. Izin Lokasi / HGB (Hak Guna Bangunan)

Diperlukan jika bisnis Anda memiliki lokasi tetap seperti pabrik, gudang, atau kantor.

Fungsi:

• Legalitas penggunaan tanah
• Syarat mengurus izin operasional
• Jaminan kredit bank

Waktu proses: 1-3 bulan tergantung lokasi

4. Izin Lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)

UKL-UPL: Untuk usaha dengan dampak lingkungan rendah

AMDAL: Untuk usaha dengan dampak lingkungan signifikan

Wajib untuk industri manufaktur, perhotelan, properti, dan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

5. Izin Operasional (IUI / SIUP)

Izin untuk menjalankan kegiatan operasional usaha sesuai bidang yang dijalani:

• IUI (Izin Usaha Industri): Untuk manufaktur
• SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan): Untuk trading
• TDI (Tanda Daftar Industri): Untuk industri kecil

6. Sertifikat Standar / Legalitas Produk

Tergantung jenis produk yang Anda jual:

• BPOM: Makanan, minuman, kosmetik, obat
• SNI: Produk elektronik, mainan anak, helm
• Halal MUI: Produk makanan/minuman untuk pasar Muslim
• TKDN: Kandungan lokal untuk tender pemerintah

7. Izin Khusus Sektor

Beberapa sektor memerlukan izin khusus tambahan:

• Kementerian Kesehatan: Klinik, apotek, optikal
• Kementerian Pendidikan: Sekolah, lembaga kursus
• OJK: Fintech, asuransi, multifinance
• Kemenhub: Transportasi, logistik, angkutan
• Kemendag: Importir, eksportir

Sanksi Tidak Memiliki Izin

⚠️ Peringatan: Menjalankan usaha tanpa izin dapat dikenakan sanksi:

• Denda administratif Rp 50 juta - Rp 500 juta
• Penutupan sementara/permanen usaha
• Pidana kurungan maksimal 1 tahun
• Tidak bisa mengikuti tender
• Sulit akses permodalan bank

Cara Efisien Mengurus Izin

1. Gunakan OSS: 80% izin bisa diurus online via OSS
2. Konsultan Perizinan: Hemat waktu dan meminimalkan kesalahan
3. Persiapkan Dokumen: Lengkapi sejak awal untuk menghindari revisi
4. Pahami Peraturan: Update regulasi OSS yang berubah cepat

Kesimpulan

Mengurus izin usaha memang memakan waktu, tetapi ini adalah fondasi penting untuk keberlanjutan bisnis. Mulai dengan NIB dan NPWP, lalu lengkapi izin operasional dan sektor sesuai bidang usaha Anda.

💡 Butuh bantuan mengurus izin usaha? Tim BizMark siap membantu Anda mengurusnya dengan cepat dan tepat. Konsultasi gratis sekarang!